media-sosial
foto dari: malesbanget.com
Masih ingatkan pemilik akun facebook Arif Kusnanda yang tiba-tiba populer di pengujung bulan Agustus 2015 lalu ? Ia mendadak menjadi “seleb” di media sosial. Bukan lantaran prestasinya. Melainkan status yang ditulisnya.  Menebar kebencian!

Latarbelakanganya masalah yang diutarakannya memang pas, ekonomi. Maklum saja, rupiah kala itu merosot drastis terhadap nilai tukarnya dengan dolar. Sebenarnya tak hanya Arif Kusnandar yang galau. Berbagai pihak juga  sensi kalau  ngomongin rupiah.
Para pemerhati dan masyarakat bawah, juga tak kalah seru dan labilnya menyikapi terpuruknya mata uang Indonesia. Termasuk pemerintah, yang harus bongkar pasang para mentrinya. Berharap geliat ekonomi kembali move on!
Sebenarnya, reaksi Arif Kusnanda bisa dipahami. Ia cemas. Karena pengaruhnya berdampak kepada harga kebutuhan sehari-hari yang kian melambung. Seperti pengguna media sosial lainnya di dunia maya yang cepat memberikan komentar akan kondisi tersebut. Di luar dugaan, bak seorang analisis ekonomi dadakan, Arif mengutarakan opininya yang menggugah emosial netizen lainnya.
Ia mengkalkulasi dampak kelemahan rupiah atas dollar yang dikaitkan dengan unsur suku, agama, dan ras (SARA) plus nuansa sentimen etnis yang begitu keras. Tentu, Jaka sembung bawa golok, bukan? Selengkapnya bisa baca di sini .
menyikapi hal itu,  petisi online oleh  Forum Demokrasi Digital (FDD) #StopKebencianRasial lewat Change.org kemudian tersebar secara viral. Isinya meminta pemerintah segera menangani penyebaran kebencian rasional, diskriminasi, dan radikalisasi di internet. Ini linknya
Dukungan netizen melalui petisi tersebut pun mengalir deras. Kurang dari 24 jam setelah diadakan, petisi online ini sudah ditandatangani secara digital oleh lebih dari 26.000 pendukung. Kini petisi tersebut sudah memasuki angka 50 ribu lebih. Ada 8 poin penting yang disampaikan oleh FDD dalam petisi tersebut. Selain mendesak pemerintah dengan segala perangkatnya bersikap, juga mengajak  elemen masyarakat sipil untuk terus membangun diskusi kritis yang mendorong penghormatan atas ke-Bhinneka-an di Indonesia.
Namun, yang paling menohok bagi saya di sini adalah poin kedelapan, tentang tanggung jawab sosial dan moral pengguna internet.   Para netizen “ditantang” melakukan kegiatan advokasi dan pendidikan tentang penulisan dan/atau penyampaian informasi online secara lebih intensif agar terdapat lebih banyak muatan  online yang berkualitas dan mendapatkan atensi luas, dengan muatan khususnya yang mendorong kerukunan beragama, menghormati pluralisme dan menjunjung ke-Bhinneka-an. Dan, tulisan ini sebagai bentuk dari tanggungjawab moral saya sebagai seorang netizen, sekaligus blogger (musiman)  .
Hal di atas memang satu diantara kebencian yang muncul di dunia maya.
Belakangan, semenjak kehadiran internet dengan beragam aplikasi media sosialnya, jujur sangat membatu kehidupan kita semua. Banyak punya kawan baru, menemukan jodoh hingga menggalang aksi sosial. Tak sedikit pula, kehadirannya  digunakan sebagai senjata ampuh yang murah meriah dalam berbisnis. Nikmat sekali.
Itu positifnya. Tapi sesekali kalau kita menengok akun-akun grup diskusi lintas agama di facebook. Atau akun-akun anonim di twitter. Muara diskusinya tak lain saling kritik kepercayaan, debat kusir ayat-ayat keagamaan, hingga merembet pada kesukuan. Perdebatan makin alot ketika ditautkan sisipan berita-berita provokatif yang belakangan dinilai Hoax.
Dampak dari perbincangan di online itu pun menuai kemarahan di dunia nyata. Kebencian pun dengan mudah dilipatgandakan dalam hitungan detik secara massif. Konflik horizontal yang belakangan terjadi  tak lain bermula dari obrolan ngalor- ngidul yang ditangkap sebagai infomasi “serius” di medsos.
 Sangat menguras energi bukan ?
Diperparah lagi budaya copy paste informasi yang belum tentu kebenarannya disampaikan secara berantai. Justifikasi, penarikan kesimpulan dan penghakiman massal oleh netizen selanjutnya tak bisa lagi dibendung. Semua memberikan pandangan paling benar.
Kebiasan buruk para netizen lainnya : menanggapi judul berita bombatis dengan berlebihan. Kebiasaan ini yang lumrah terjadi. Padahal, seringkali netizen terjebak pada judul berita, padahal isi (konten) sifatnya dangkal. Berita-berita hanya berisi tafsir dan dugaan jurnalis pada sebuah kejadian yang terlalu subyektif. Di satu sisi data dan fakta amat lemah.
Meski sudah tahu dikibuli, netizen tetap saja konsisten. Bergulat didalamnya. Anehnya, ditanggapi kembali oleh netizen lain dan di share lengkap dengan bubuhan pernyataan sikapnya. Menggelikan memang. Kalau sudah panas dan menjadi perbincangan secara viral dan trending topic, barulah, oleh media mainstream mengeksekusi menjadi berita. Makin runyam!
Hate Speech
Menangani kebencian di era demokrasi digital bukanlah pekerjaan mudah. Belum lama ini Polri mengeluarkan surat edaran pedoman penanganan ujaran kebencian (hate speech) kepada anggota Polri tertanggal 8 Oktober 2015. Maklum saja surat edaran ini keluar, mengingat kebebasan berekpresi dunia maya kian kebabalasan. Media sosial sebagai ruang baru komunikasi digital membuat siapa saja, “sesuka hati ”berbicara. Entah baik- buruk, sopan-kasar, halus-keras, benci-segan, dll.
Sementara itu, aspek yang dianggap dapat menyulut kebencian juga tak terbatas pada suku, agama, ras, etnis, dan golongan. Aspek mengenai warna kulit, jender, kaum difabel, hingga orientasi seksual juga menjadi perhatian dalam surat edaran ini.
Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP. Bentuknya antara lain penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong.
Belakangan tujuan  ujaran kebencian adalah untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas. Berbagai pihak mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh aparat keamanan ini.  Tapi di satu sisi, khususnya netizen mengecam. Karena dianggap  mengekang ekpresi dalam berdemokrasi.
Di sini ingin saya tegaskan bahwa  bentuk ujaran kebencian yang rawan disalahartikan yakni perbuatan tidak menyenangkan. Kita ketahui, bersama kritik dari masyarakat  (netizen) atas kebijakan pemerintah daerah maupun pusat yang sifatnya konstruktif bisa saja dinilai demikian. Ini yang rawan.
Terkait penyebaran berita bohong belakangan umumnya  “disalurkan” oleh media-media besar di Indonesia yang kerap menjadi perbincangan di ruang maya. Bagaimana dengan hal ini ?
Hal-hal seperti itu harus didiskusikan dan dibahas kembali. Jangan sampai kehadran surat sakti hate speech malah menimbulkan korban kriminalisasi dikemudian hari.
Ini yang dilema.

 

 

Share Your Thought